Selasa, 14 Januari 2014

Jokowi Kecewa Kementerian PU Molor Selesaikan Tanggul Latuharhary

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa kecewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena tidak bisa menyelesaikan perbaikan tanggul Kanal Banjir Barat di ruas Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, sesuai dengan jadwal semula.
"Kata kontraktornya, sih, paling enggak lima hari. Tapi, saya cek sampai sekarang belum rampung-rampung," kata Jokowi saat meninjau ruas jalan yang ambles di Jalan TB Simatupang, Selasa (14/1/2014).
Jokowi mengatakan bahwa perbaikan tanggul tersebut sangat penting untuk mencegah banjir di Jakarta. Meski pengerjaan tanggul tersebut merupakan wewenang Kementerian PU, Jokowi mengatakan, publik menganggapnya sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena letaknya di wilayah Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi mendorong Kementerian PU untuk segera menyelesaikan perbaikan tanggul tersebut secepatnya.
Jokowi menyebutkan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengawal proyek perbaikan tanggul tersebut. "Tetap akan kita perhatikan. Kayak tahun kemarin kan jebol itu, kita yang handlejuga kan, meski ini punya Kementerian PU," ujarnya.
Perbaikan tanggul itu sedianya rampung pada akhir Desember 2014. Namun, target diundur hingga 5 Januari 2014. Hingga saat ini, proyek perbaikan itu belum selesai. Senin kemarin, pekerja menempatkan karung-karung pasir untuk mengantisipasi luapan air Kanal Banjir Barat ketika curah hujan tinggi.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum T Iskandar mengatakan, penempatan karung pasir itu dilakukan agar tanggul tidak jebol seperti terjadi tahun lalu.
"Itu hanya sebagai bentuk prepare saat tinggi muka air bertambah, tanggul tidak jebol," kata Iskandar kepadaKompas.com, Senin (13/1/2014), di Jakarta.
Tanggul di ruas Jalan Latuharhary itu pernah jebol pada pertengahan Januari tahun lalu. Akibatnya, air dari Kanal Banjir Barat keluar hingga menggenangi Jalan MH Thamrin dan Sudirman. Air tersebut juga masuk ke lantai bawah tanah Gedung UOB dan menewaskan dua orang.

Kalla Sependapat dengan Jokowi, Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla sependapat dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa penanganan banjir di Jakarta merupakan tanggung jawab bersama.

Kalla mengatakan penanganan sungai adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sementara saluran air yang kecil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tak terkecuali di DKI Jakarta. Koordinasi penanganan banjir, ujar dia, seharusnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum

"Jadi, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah, sementara Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi membuat proyeknya," kata Kalla di Posko Koordinasi Banjir Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Selasa (14/1/2014). Menurut dia, yang terjadi selama ini bukan koordinasi tidak berjalan baik, melainkan perintah yang tak dijalankan dengan baik.

Tak cukup hanya koordinasi pemerintah

Kalla menambahkan koordinasi pun semestinya tak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "(Seharusnya juga ada) koordinasi antar-daerah untuk mengatasi banjir," tegas mantan Wakil Presiden ini.

Dalam kesempatan itu, Kalla pun berharap Kanal Banjir Barat bisa dipercepat pembangunannya. Bersamaan, harap dia, pembersihan sungai pun bisa berlangsung rutin. Tujuannya, air yang masuk ke Jakarta dapat segera mengalir ke laut. 

"Kita (pun) harus membuat bagaimana air yang masuk (Jakarta) tak sebanyak (sekarang) ini," imbuh Kalla. Karenanya, saluran air dan selokan harus diperbanyak, memperbanyak daerah resapan dan normalisasi sungai.

Selain itu, tegas Kalla, masyarakat pun harus memperbaiki diri. Perbaikan itu berupa kesadaran untuk mendirikan bangunan di bantaran sungai serta tak sembarangan membuang sampah.

Siaga Banjir, Rp 20 M untuk Modifikasi Cuaca Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Jakarta dinyatakan berstatus siaga banjir, terhitung sejak 13 Januari hingga 12 Februari 2014. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan status itu, tertuang dalam Keputusan Nomor 70 Tahun 2014. Terkait status itu, teknologi modifikasi cuaca (TMC) pun mendapatkan anggaran.

"Biaya TMC sekitar Rp 20 miliar untuk operasional pesawat terbang, bahan semai, pembuatan alat mekanisasi seeding selama dua bulan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) Sutopo Purwo Nugroho, lewat akun Twitter, Selasa (14/1/2014).

Sutop mengatakan modifikasi cuaca dilakukan mulai Selasa hingga dua bulan ke depan. Dua strategi diterapkan, yakni mempercepat hujan di daerah di luar Jakarta yang aman dari banjir dan menghambat pertumbuhan bibit hujan.

Pelaksanaan modifikasi cuaca, lanjut Sutopo, akan melibatkan pesawat Hercules dan Casa 212, dengan basis di pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat banjir, ujar dia, ongkos modifikasi cuaca ini relatif kecil.

Sebagai pembanding, Sutopo menyebutkan dua kejadian banjir besar sebelumnya di Jakarta. Banjir pada 2003, sebut dia, menimbulkan kerugian tak kurang dari Rp 3,8 triliun. Lalu, banjir pada Januari 2013, kata dia, memunculkan kerugian Rp 7 triliun.

Sutopo menginformasikan pula bahwa modifikasi cuaca ini tak punya dampak negatif pada air hujan, apalagi memunculkan kekeringan. "Bahan semai yang digunakan adalah garam dapur (NaCl) yang dihaluskan hingga lebih kecil dari tepung, lalu disebarkan dari pesawat terbang," ujar dia.

Bahan semai dan tenaga ahli untuk modifikasi cuaca ini, papar Sutopo, semuanya berasal dari dalam negeri. Tenaga ahli yang dilibatkan berasal dari BNPB, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Target dari modifikasi cuaca, sebut Sutopo, adalah curah hujan di Jakarta selama Januari hingga Februari 2014 turun 35 persen dari kondisi tanpa modifikasi. Upaya modifikasi cuaca serupa sebelumnya pernah dipakai saat penyelenggaraan SEA Games 2011 di Sumatera Selatan dan PON 2012 di Riau.

Dahlan: Anggaran Jangan Terkonsentrasi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seharusnya tak hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Pemberitaan media yang "Jakarta-centris" disebut turut berperan pada konsentrasi anggaran itu.

"Banjir di Jakarta misalnya, media memberitakannya dengan luar biasa, melupakan pengungsi (Gunung) Sinabung, pemberitaan Papua," ujar peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dahlan Iskan, Selasa (14/1/2014). 

Dahlan menyampaikan pemikirannya itu dalam diskusi Prospek Pemilu 2014 Dahlan Iskan-Mahfud MD, di Padepokan Demi Indonesia, Jakarta Selatan. Menurut dia, media massa dan tokoh harus menggalang opini yang kuat untuk pemerataan ekonomi.

"Jangan sampai bilang kita memperhatikan Indonesia Timur, luar Jawa, tapi implementasinya tidak seperti itu," kata Dahlan. Anggaran, tegas dia, adalah implementasi keberpihakan yang paling nyata.

Terlebih lagi, kata Dahlan, banyak program kegiatan di Jakarta yang bisa dilakukan tanpa perlu menyedot dana besar dari APBN. Untuk mengurangi banjir, misalnya, Menteri BUMN ini mengatakan, Jakarta bisa membangun tiga dam di jalur Sungai Ciliwung.

Selain untuk antisipasi banjir, kata Dahlan, dam juga bisa menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan air minum. "Biaya proyek pun bisa dikurangi dari menjual air minum," ujar dia.

Pompa Terendam Banjir, Pasokan Air Bersih Palyja Terganggu

AKARTA, KOMPAS.com - Musibah banjir di Jakarta membuat pelayanan air bersih terganggu. Corporate Communications dan Social Responsibilities Head PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) Meyritha Maryanie mengatakan, saat ini masyarakat sekitar Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mengalami kendala untuk mendapatkan suplai air bersih. Hambatan terjadi karena tiga pompa instalasi pengolahan air (IPA) Cilandak milik Palyja terendam banjir dan tidak berfungsi. 
"Kawasan yang tidak mendapatkan suplai air bersih tersebut merupakan bagian dari wilayah barat pelayanan PT Palyja," kata Meyritha kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/1/2014). Warga tidak mendapatkan air bersih sejak Minggu (12/1/2014) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Adapun wilayah yang terkena dampak meliputi Mampang Prapatan, Gandaria Selatan, Tegal Parang, Pela Mampang, Bangka, Pejaten Barat, Pancoran, Cikoko, Kebon Baru, Tebet Timur, Tebet Barat, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Kampung Melayu, Petogogan, dan Pela Mampang. Meyritha mengatakan, salah satu pompa sudah berangsur-angsur beroperasi. Adapun dua pompa lain masih dalam penanganan.
Pompa IPA Cilandak telah beroperasi dengan kapasitas 123 liter per detik. Kapasitas itu masih belum normal sebab jika seluruh pompa air beroperasi normal, maka kapasitas produksi air di wilayah layanan barat PT Palyja mencapai 400 liter per detik.
Untuk korban banjir yang mengungsi dan berada di rumah sakit, Palyja menyiagakan mobil tangki untuk memasok air bersih. "Kami menyadari banyak pelanggan yang tidak terlayani akibat gangguan ini. Kami mohon maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan ini," kata Meyritha.
Bagi warga yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelayanan air bersih dapat menghubungi Call Center PALYJA di nomor telepon (021) 2997-9999.
artikel terkait :


0 komentar:

Posting Komentar