Senin, 13 Januari 2014

Jakata di landa banjir

Banjir di Jakarta adalah tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah pusat. Namun, nyatanya terjadi ketimpangan kerja. Pemerintah pusat dianggap belum optimal membantu Pemprov DKI dalam mengentaskan banjir yang terjadi rutin setiap tahun. 

Di sela makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, usaiblusukan ke tiga lokasi berbeda pada Senin (13/1/2014), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudy Siahaan malu-malu mengatakan kondisi tersebut. Ia memilih memberikan banyak contoh soal ketimpangan kerja antara pusat dan daerah. 

"Di Jalan Letjend S Parman, trotoar milik pusat (Kementerian Pekerjaan Umum). Tapi di trotoar sana enggak ada mulut airnya untuk mengalirkan air ke selokan. Air kan jadi numpuk," ujarnya. 

Yang lebih parah, lanjut Manggas, adalah trotoar di Jalan depan Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Sepintas, trotoarnya telah memenuhi syarat karena terdapat mulut air yang dialirkan ke selokan. Namun, setelah dicek petugas Dinas PU, mulut air itu tak tersambung ke selokan dan malahan tertutup oleh beton lama. 

"Jadi seperti tipu-tipu. Pas disodok petugas saya itu ketutup beton. Ya, air di jalanan pantas tergenang terus," lanjut Manggas. 

Jokowi yang sedari tadi hanya manggut-manggut pun menyela. "Itulah mengapa saya masuk ke gorong-gorong. Buat melihat ini sudah sesuai perencanaan atau belum. Kan kerja itu memang harusnya kayak gitu. Abis dikerjakan, ya dilihat hasilnya," ujarnya. 

Waduk Pluit ternyata wewenang pusat 

Jokowi menegaskan, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, persoalan banjir di Jakarta terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi. 

Wewenang pengelolaan sungai-sungai itu dipegang oleh Kemen-PU. Sedangkan Jakarta, hanya kebagian pengelolaan sungai kecil, saluran penghubung dan saluran mikro. Namun, Jokowi mengungkapkan, toh apa bedanya. Entah sungai atau waduk di bawah wewenang siapa, Pemprov DKI Jakarta tetap bekerja dengan melaksanakan menormalisasi aliran sungai. 

"Ada tanggul jebol (Tanggul Latuharhary), kita masuk juga kok. Kayak Waduk Pluit, harusnya itu wewenang siapa? (Pemerintah pusat). Tapi siapa yang ngeruk? Kita-kita juga," ujar Jokowi. 

"Saya enggak mau kalau kerja itu terkotak-kotak. Yang penting semua kerja cepat, fokus dan tepat sasaran. Karena warga itu ndak mau tau. Banjir di mana, yang dimaki ya saya," lanjut Jokowi. 

Mengkhianati Undang-undang 

Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Firdaus Ali mengungkapkan, pemerintah pusat mengkhianati Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UU itu DKI Jakarta sebagai kota yang 100 persen memikul operasional pemerintah pusat, memiliki kekhususan pengelolaannya. 

"Jangan merasa karena APBD Jakarta besar, lantas dianggap kaya dan bisa kerja sendiri. Ini pengkhianatan undang-undang namanya, itu enggak boleh seperti itu," tegas Firdaus yang juga peneliti Teknik Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) tersebut. 

Kebijakan Pemprov DKI yang memberikan sejumlah dana kepada Pemerintah Kota Bogor untuk membongkar vila-vila di daerah aliran sungai (DAS), lanjut Firdaus, seharusnya menjadi sindiran nyata ke pemerintah pusat. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) menyebutkan, sungai yang melintasi antar provinsi, di bawah kendali pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi atau kota. 

Tidak hanya pemerintah pusat yang menurut Firdaus menjegal program pengentasan banjir Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI juga demikian. Sebab, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 tak kunjung disahkan. Padahal dalam RAPBD tersebut, terdapat program minimalisasi banjir yang mesti secepatnya dilaksanakan. 

"Jadi teman-teman di Kebon Sirih, berhentilah tarik menarik itu APBD. Cepat sahkan. Kan program-program di APBD itu untuk rakyat juga yang nantinya akan memilih mereka," ujar Firdaus. 

Melambat-lambatkan pengesahan RAPBD 2014, lanjut Firdaus, akan berimbas negatif pada hal tingkat keterpilihan para wakil rakyat tersebut, nantinya. Firdaus mengatakan, lantas apa salahnya DPRD Jakarta mempercepat pengesahan Rancangan APBD 2014, sebagai langkah untuk di satu sisi menyelamatkan Jakarta, di sisi lain juga menyelamatkan suara. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/1/2014) kemarin, banjir merendam sebanyak 276 RT, 75 RW di 31 kelurahan dan 18 kecamatan di Jakarta.Sebanyak 7.367 rumah atau 24.269 jiwa terendam banjir. Banjir juga menyebabkan sebanyak 5.152 jiwa mengungsi di 35 titik. Dua orang meninggal dunia akibat tak kuat menahan kedinginan.

Presiden Beri Instruksi Soal Banjir Jakarta Lewat Twitter

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Twitter memerintahkan jajarannya untuk membantu penanganan banjir Jakarta, Senin (13/1/2014). Perintah itu ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Panglima TNI.

"Berkenaan dgn banjir yg landa Jakarta, Kepala BNPB melaporkan perkembangan situasi, serta apa saja yg telah dan sedang dilaksanakan," tulis Presiden. Semenit dari twit pertama, Presiden melanjutkan, "Saya menginstruksikan Kepala BNPB utk membantu penuh Gubernur DKI Jakarta agar cepat bisa menangani banjir ini dengan baik, cepat dan tepat.

Berikutnya, Presiden kembali menulis instruksi yang kali ini ditujukan pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan daerah terdampak banjir, terutama di rumah para pengungsi. 

Selain kepada Kapolri, SBY juga menginstruksikan Panglima TNI mengerahkan personel dan truk-truk militer untuk membantu masyarakat di daerah banjir. "Perhatian pemerintah diutamakan bagi kaum pengungsi, terutama mereka yang sakit, anak-anak dan golongan lanjut usia," lanjut SBY. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/1/2014), banjir merendam sebanyak 276 RT, 75 RW di 31 kelurahan dan 18 kecamatan di Jakarta. Sebanyak 7.367 rumah atau 24.269 jiwa terendam banjir. Banjir juga menyebabkan 5.152 orang mengungsi di 35 titik. Dua orang meninggal dunia akibat kedinginan.

Kementerian PU: Tahun Ini, Antisipasi Banjir Jakarta Sudah Lebih Baik

Antisipasi banjir DKI Jakarta yang terjadi sejak Minggu (12/1/2014) diklaim sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Perbaikan ditunjang beragam upaya normalisasi di sejumlah sungai yang sudah dilakukan sejak 2013. 

"Saya kira insya Allah kondisi kita lebih baik, baik dari segi infrastrukturnya maupun dari kapasitas sungai," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mohamad Hasan, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (13/1/2014). 

Hasan mengatakan upaya antisipasi banjir ini merupakan kerja sama kementeriannya dan instansi teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya normalisasi, ujar dia, sudah dilakukan sejak Desember 2013.

Empat sungai, sebut Hasan, sudah dinormalisasi, yakni Sungai Angke, Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter. Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah membuat sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur (BKT). 

Melalui sodetan tersebut, papar Hasan, diharapkan ketika debit air di Ciliwung meningkat, air tersebut akan mengalir ke BKT. "Perbaikan beberapa muara sungai juga sudah dilakukan beberapa bulan lalu," imbuh dia.

Seperti dikutip dari Kompas Siang edisi Senin, musim hujan belum mencapai puncaknya, tetapi sejumlah sungai di Jakarta dan sekitarnya sudah meluap, menggenangi jalan serta permukiman. Lalu lintas di sejumlah ruas jalan macet total atau bahkan tidak bisa dilewati karena air menggenang setinggi 50-100 sentimeter. 

Permukiman penduduk di bantaran kali dan kompleks perumahan tergenang hingga lebih dari 1 meter. Hingga Senin siang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, di Jakarta banjir menggenangi 276 RT dan 75 RW di 31 kelurahan di 18 kecamatan. 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, banjir juga menyebabkan 7.367 rumah yang dihuni 24.269 jiwa terendam air. ”Pengungsi 5.152 jiwa tersebar di 35 titik pengungsian. Tinggi banjir bervariasi di beberapa tempat,” kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Inilah Kendala Normalisasi Sungai di Jakarta

rogram normalisasi sungai di Jakarta sebagai salah satu upaya mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun terkendala pembebasan lahan. Sementara, relokasi warga dari bantaran sungai masih harus menunggu selesainya program rusunawa yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di Jakarta, Senin (13/1/2014), mengungkapkan, upaya normalisasi sungai yang dilakukan Kementerian PU saat ini terhambat oleh persoalan permukiman ilegal yang belum terselesaikan hingga kini.

"Seperti di Pesanggrahan, tanah yang warga tempati itu ilegal. Itu tanah negara. Oleh karena itu, Pak Jokowi agar segera menyelesaikan rusunawa-rusunawanya," kata Hasan. Pembebasan lahan di Ibu Kota merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. 

Ia mencontohkan, normalisasi Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baru berjalan sekitar 60 persen. Masih banyak warga yang tinggal di bantaran kali sehingga normalisasi sulit diselesaikan. 

Sejumlah program penanggulangan banjir jangka panjang di Jakarta yang saat ini berjalan, sebut dia, adalah normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, dan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung ke KBT dibagi dalam dua tahapan pekerjaan. 

Tahap pertama meliputi pembangunan terowongan air sepanjang 1,27 kilometer. Tahap kedua akan dibangun pintu masuk (inlet) dan keluar (outlet) serta normalisasi Kali Cipinang. Peletakan batu pertama pengerjaan sodetan dilakukan Desember 2013 lalu. 

"Perbaikan muara sungai juga sudah dilakukan sejak November lalu. Insya Allah terus berlangsung selama tiga tahun," kata Hasan. 

Jangka pendek

Sementara, untuk program jangka pendek, ia mengatakan, Kementerian PU memperbaiki tanggul longsor pada titik rawan banjir, seperti tanggul Latuharhari yang sempat longsor tahun lalu, kini telah selesai ditambal dan diturap. Begitu pula dengan Pintu Air Karet yang sudah selesai diturap. 

Turap, lanjut Hasan, berfungsi untuk menerima debit air yang sangat besar. Penanggulangan sampah juga lebih baik dibanding tahun lalu. Menurut Hasan, beberapa pintu air besar, seperti Manggarai, Karet, dan Tomang saat ini lebih bersih dari sumbatan sampah. 

Meskipun Jakarta masih tergenang, ia meyakini, banjir tahun ini tidak separah tahun sebelumnya. "Debit banjir tahun ini dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu sudah banyak berubah. Dengan pengerukan, pelebaran, dan normalisasi sungai yang terus dilakukan, saya perhatikan terus membaik kok keadaannya," ujar Hasan.

Akibat Banjir, Listrik di Kuningan Padam Seharian


Banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Ibukota DKI Jakarta membuat listrik di beberapa daerah dipadamkan. Salah satu yang terparah adalah di Kuningan, Jakarta Selatan. Wilayah perkantoran itu harus mengalami pemadaman listrik selama kurang lebih 18 jam.

"Sejak jam dua tadi malam matinya, baru hidup sekarang (jam 8 malam)," kata Yus, salah satu warga Kuningan, Senin (13/1/2013). Akibat pemadaman listrik tersebut, Yus mengaku aktivitasnya menjadi terganggu. Dia harus mengungsi ke rumah temannya.

Hal serupa dikeluhkan oleh Dwi. Wanita yang berprofesi sebagai karyawati di salah satu bank swasta ini mengaku heran mengapa listrik bisa padam dalam waktu yang cukup lama. "Padahal biasanya enggak pernah mati lampu, baru sekali ini. Nyusahin juga, ini kan wilayah perkantoran, kok mati lampu," keluhnya.
Selain mengganggu aktivitas warga, pemadaman listrik juga mengganggu aktivitas perkantoran di wilayah itu. Di Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, sidang harus ditunda karena listrik padam dan gedung tidak memiliki genset. Sementara itu, di Pasar Festival, lift, eskalator serta beberapa AC tak difungsikan.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyatno mengatakan, pemadaman listrik disebabkan Gardu Cawang-Setiabudi terendam banjir. "Tadi memang dipadamkan di jaringan tegangan tinggi 150 kv Cawang - Setiabudi karena Sungai Ciliwung meluap dan banyak sampah nyangkut di jaringan," kata Bambang melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Sementara itu, Roxy Swagerino, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jakarta-Tangerang mengatakan, pihaknya memang memadamkan 80 gardu listrik di seluruh DKI Jakarta sejak Senin (13/1/2014) pagi hingga waktu yang tak dapat ditentukan. Sejumlah gardu tersebut umumnya berada di lokasi banjir.




0 komentar:

Poskan Komentar