Informasi title

infomasi yang kami berikan mengulas tentang berita yang ada dan tidak mengada- ngada.

Tajam

Infomasi berita yang kami berikan akurat dan terpercaya.

Berita populer

berita terpopuler baik dari dalam negri dan luar negri.

Sumber berita

diambil dari fakta - fakta yang ada bukan buayan.

Berita terkini

berita terhangat yang menjadi perbincangan banyak orang.

Selasa, 14 Januari 2014

Jokowi Kecewa Kementerian PU Molor Selesaikan Tanggul Latuharhary

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa kecewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena tidak bisa menyelesaikan perbaikan tanggul Kanal Banjir Barat di ruas Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, sesuai dengan jadwal semula.
"Kata kontraktornya, sih, paling enggak lima hari. Tapi, saya cek sampai sekarang belum rampung-rampung," kata Jokowi saat meninjau ruas jalan yang ambles di Jalan TB Simatupang, Selasa (14/1/2014).
Jokowi mengatakan bahwa perbaikan tanggul tersebut sangat penting untuk mencegah banjir di Jakarta. Meski pengerjaan tanggul tersebut merupakan wewenang Kementerian PU, Jokowi mengatakan, publik menganggapnya sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena letaknya di wilayah Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi mendorong Kementerian PU untuk segera menyelesaikan perbaikan tanggul tersebut secepatnya.
Jokowi menyebutkan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengawal proyek perbaikan tanggul tersebut. "Tetap akan kita perhatikan. Kayak tahun kemarin kan jebol itu, kita yang handlejuga kan, meski ini punya Kementerian PU," ujarnya.
Perbaikan tanggul itu sedianya rampung pada akhir Desember 2014. Namun, target diundur hingga 5 Januari 2014. Hingga saat ini, proyek perbaikan itu belum selesai. Senin kemarin, pekerja menempatkan karung-karung pasir untuk mengantisipasi luapan air Kanal Banjir Barat ketika curah hujan tinggi.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum T Iskandar mengatakan, penempatan karung pasir itu dilakukan agar tanggul tidak jebol seperti terjadi tahun lalu.
"Itu hanya sebagai bentuk prepare saat tinggi muka air bertambah, tanggul tidak jebol," kata Iskandar kepadaKompas.com, Senin (13/1/2014), di Jakarta.
Tanggul di ruas Jalan Latuharhary itu pernah jebol pada pertengahan Januari tahun lalu. Akibatnya, air dari Kanal Banjir Barat keluar hingga menggenangi Jalan MH Thamrin dan Sudirman. Air tersebut juga masuk ke lantai bawah tanah Gedung UOB dan menewaskan dua orang.

Kalla Sependapat dengan Jokowi, Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla sependapat dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa penanganan banjir di Jakarta merupakan tanggung jawab bersama.

Kalla mengatakan penanganan sungai adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sementara saluran air yang kecil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tak terkecuali di DKI Jakarta. Koordinasi penanganan banjir, ujar dia, seharusnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum

"Jadi, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah, sementara Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi membuat proyeknya," kata Kalla di Posko Koordinasi Banjir Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Selasa (14/1/2014). Menurut dia, yang terjadi selama ini bukan koordinasi tidak berjalan baik, melainkan perintah yang tak dijalankan dengan baik.

Tak cukup hanya koordinasi pemerintah

Kalla menambahkan koordinasi pun semestinya tak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "(Seharusnya juga ada) koordinasi antar-daerah untuk mengatasi banjir," tegas mantan Wakil Presiden ini.

Dalam kesempatan itu, Kalla pun berharap Kanal Banjir Barat bisa dipercepat pembangunannya. Bersamaan, harap dia, pembersihan sungai pun bisa berlangsung rutin. Tujuannya, air yang masuk ke Jakarta dapat segera mengalir ke laut. 

"Kita (pun) harus membuat bagaimana air yang masuk (Jakarta) tak sebanyak (sekarang) ini," imbuh Kalla. Karenanya, saluran air dan selokan harus diperbanyak, memperbanyak daerah resapan dan normalisasi sungai.

Selain itu, tegas Kalla, masyarakat pun harus memperbaiki diri. Perbaikan itu berupa kesadaran untuk mendirikan bangunan di bantaran sungai serta tak sembarangan membuang sampah.

Siaga Banjir, Rp 20 M untuk Modifikasi Cuaca Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Jakarta dinyatakan berstatus siaga banjir, terhitung sejak 13 Januari hingga 12 Februari 2014. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan status itu, tertuang dalam Keputusan Nomor 70 Tahun 2014. Terkait status itu, teknologi modifikasi cuaca (TMC) pun mendapatkan anggaran.

"Biaya TMC sekitar Rp 20 miliar untuk operasional pesawat terbang, bahan semai, pembuatan alat mekanisasi seeding selama dua bulan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) Sutopo Purwo Nugroho, lewat akun Twitter, Selasa (14/1/2014).

Sutop mengatakan modifikasi cuaca dilakukan mulai Selasa hingga dua bulan ke depan. Dua strategi diterapkan, yakni mempercepat hujan di daerah di luar Jakarta yang aman dari banjir dan menghambat pertumbuhan bibit hujan.

Pelaksanaan modifikasi cuaca, lanjut Sutopo, akan melibatkan pesawat Hercules dan Casa 212, dengan basis di pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat banjir, ujar dia, ongkos modifikasi cuaca ini relatif kecil.

Sebagai pembanding, Sutopo menyebutkan dua kejadian banjir besar sebelumnya di Jakarta. Banjir pada 2003, sebut dia, menimbulkan kerugian tak kurang dari Rp 3,8 triliun. Lalu, banjir pada Januari 2013, kata dia, memunculkan kerugian Rp 7 triliun.

Sutopo menginformasikan pula bahwa modifikasi cuaca ini tak punya dampak negatif pada air hujan, apalagi memunculkan kekeringan. "Bahan semai yang digunakan adalah garam dapur (NaCl) yang dihaluskan hingga lebih kecil dari tepung, lalu disebarkan dari pesawat terbang," ujar dia.

Bahan semai dan tenaga ahli untuk modifikasi cuaca ini, papar Sutopo, semuanya berasal dari dalam negeri. Tenaga ahli yang dilibatkan berasal dari BNPB, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Target dari modifikasi cuaca, sebut Sutopo, adalah curah hujan di Jakarta selama Januari hingga Februari 2014 turun 35 persen dari kondisi tanpa modifikasi. Upaya modifikasi cuaca serupa sebelumnya pernah dipakai saat penyelenggaraan SEA Games 2011 di Sumatera Selatan dan PON 2012 di Riau.

Dahlan: Anggaran Jangan Terkonsentrasi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seharusnya tak hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Pemberitaan media yang "Jakarta-centris" disebut turut berperan pada konsentrasi anggaran itu.

"Banjir di Jakarta misalnya, media memberitakannya dengan luar biasa, melupakan pengungsi (Gunung) Sinabung, pemberitaan Papua," ujar peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dahlan Iskan, Selasa (14/1/2014). 

Dahlan menyampaikan pemikirannya itu dalam diskusi Prospek Pemilu 2014 Dahlan Iskan-Mahfud MD, di Padepokan Demi Indonesia, Jakarta Selatan. Menurut dia, media massa dan tokoh harus menggalang opini yang kuat untuk pemerataan ekonomi.

"Jangan sampai bilang kita memperhatikan Indonesia Timur, luar Jawa, tapi implementasinya tidak seperti itu," kata Dahlan. Anggaran, tegas dia, adalah implementasi keberpihakan yang paling nyata.

Terlebih lagi, kata Dahlan, banyak program kegiatan di Jakarta yang bisa dilakukan tanpa perlu menyedot dana besar dari APBN. Untuk mengurangi banjir, misalnya, Menteri BUMN ini mengatakan, Jakarta bisa membangun tiga dam di jalur Sungai Ciliwung.

Selain untuk antisipasi banjir, kata Dahlan, dam juga bisa menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan air minum. "Biaya proyek pun bisa dikurangi dari menjual air minum," ujar dia.

Pompa Terendam Banjir, Pasokan Air Bersih Palyja Terganggu

AKARTA, KOMPAS.com - Musibah banjir di Jakarta membuat pelayanan air bersih terganggu. Corporate Communications dan Social Responsibilities Head PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) Meyritha Maryanie mengatakan, saat ini masyarakat sekitar Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mengalami kendala untuk mendapatkan suplai air bersih. Hambatan terjadi karena tiga pompa instalasi pengolahan air (IPA) Cilandak milik Palyja terendam banjir dan tidak berfungsi. 
"Kawasan yang tidak mendapatkan suplai air bersih tersebut merupakan bagian dari wilayah barat pelayanan PT Palyja," kata Meyritha kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/1/2014). Warga tidak mendapatkan air bersih sejak Minggu (12/1/2014) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Adapun wilayah yang terkena dampak meliputi Mampang Prapatan, Gandaria Selatan, Tegal Parang, Pela Mampang, Bangka, Pejaten Barat, Pancoran, Cikoko, Kebon Baru, Tebet Timur, Tebet Barat, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Kampung Melayu, Petogogan, dan Pela Mampang. Meyritha mengatakan, salah satu pompa sudah berangsur-angsur beroperasi. Adapun dua pompa lain masih dalam penanganan.
Pompa IPA Cilandak telah beroperasi dengan kapasitas 123 liter per detik. Kapasitas itu masih belum normal sebab jika seluruh pompa air beroperasi normal, maka kapasitas produksi air di wilayah layanan barat PT Palyja mencapai 400 liter per detik.
Untuk korban banjir yang mengungsi dan berada di rumah sakit, Palyja menyiagakan mobil tangki untuk memasok air bersih. "Kami menyadari banyak pelanggan yang tidak terlayani akibat gangguan ini. Kami mohon maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan ini," kata Meyritha.
Bagi warga yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelayanan air bersih dapat menghubungi Call Center PALYJA di nomor telepon (021) 2997-9999.
artikel terkait :


Senin, 13 Januari 2014

DKI Targetkan Punya 25 Bus Tingkat Tahun Ini

DKI Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menargetkan untuk dapat memiliki hingga 25 bus tingkat wisata tahun ini. 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan sebanyak lima unit bus tingkat wisata telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak Senin (13/1/2014) malam. 
"Bus yang datang pada tahap pertama ini sebanyak 5 unit. Di tahun 2014, kita sudah usulkan pengadaan sampai 20 unit," kata Arie, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (14/1/2014).

20 unit bus tingkat wisata itu telah diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2014. Tiap busnya dianggarkan sebesar Rp 3 miliar. Sehingga, pagu anggaran yang disediakan untuk lima unit sebesar Rp 17,5 miliar. 
Apabila usulan itu tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, maka Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan meminta bantuan perusahaan swasta dalam pemberian coorporate social responsibility(CSR). 
Arie mengharapkan perusahaan swasta dapat menambah 20-40 unit bus tingkat wisata. Tak hanya itu, pengadaan bus tingkat wisata di tahun 2014 juga akan dilaksanakan dengan menggunakan e-catalog. 
"Sehingga tahun ini minimal ada 50 bus keliling Jakarta, akan menarik sekali. Jakarta akan berubah suasananya," ujar Arie. 

Sebanyak lima unit bus tingkat wisata itu telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada pukul 22.00 WIB dan baru diturunkan pada pukul 08.30 WIB Selasa ini. 
Double decker itu akan melayani wisatawan domestik dan mancanegara berkeliling objek wisata dengan gratis. Melalui bus tingkat wisata itu, ia mengharapkan icon wisata Jakarta berbeda dari kota lainnya. Desainnya pun dibuat menarik dan unik apabila dibandingkan dengan jenis bus sedang lainnya. 
Desain bus tingkat itu sengaja dibuat dengan warna mencolok agar menarik para wisatawan. 
Setelah turun dari Pelabuhan Tanjung Priok, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta akan melengkapi dokumen di Bea Cukai. Kemudian, akan dilakukan pula uji kelaikan pada semua bus tingkat wisata itu. Setelah semuanya selesai, rencananya pada Jumat atau Sabtu ini akan dipamerkan di Bunderan Hotel Indonesia.

Bus Tingkat Wisata Bakal Dipamerkan di Monas

Sebelum dioperasikan, lima bus tingkat wisata yang didatangkan dari China akan dipamerkan kepada warga di Jakarta. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, bus itu akan dipamerkan di ruang terbuka.
"Begitu sampai, nanti bus itu akan berputar-putar di jalur yang bakal dilalui," kata Arie saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Ia mengatakan alternatif lain pameran bus itu di Monumen Nasional maupun Bundaran Hotel Indonesia. Bus itu sedianya datang pada hari ini. Namun, kata Arie, pada saat pengiriman, bus tingkat tersebut sempat mengalami kendala di pelabuhan Hongkong. Bus akan tiba di Jakarta pekan depan.
"Sempat tertahan di pelabuhan Hongkong karena faktor cuaca. Kita berencana, tapi susah juga kalau melawan alam," katanya.
Dalam pengoperasiannya, bus tingkat tersebut tidak akan melintasi jalur bus transjakarta. Hal itu dikarenakan spesifikasi bus telah dirancang agar memudahkan penumpang difabel. Semua pintu untuk penumpang berada di sebelah kiri.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tiga rute alternatif untuk bus-bus wisata itu. Ketiga rute itu adalah Blok M-Monas, Bundaran HI-Tanah Abang, dan Monas-Kota Tua.
Bus-bus berwana kuning-biru itu dibeli dengan harga Rp 3 miliar per unit. Semuanya dibeli dengan dana APBD DKI. Bus tingkat wisata akan beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Desain Bus Tingkat Wisata Jakarta Dibuat Beda dan Unik

Jakarta segera memiliki bus tingkat wisata atau double decker. Lima unit bus tingkat wisata akan didatangkan khusus dari China untuk memenuhi kebutuhan turis domestik dan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, desain double decker dibuat oleh tim kreatif dari dinasnya. Bus itu didominasi warna ungu di bagian bawah dan hijau muda di bagian atasnya. Lengkap dengan tulisan "Wisata Keliling Ibukota!" dan "City tour Jakarta". Huruf R dan J dalam kalimat city tour Jakarta dibuat menyambung jadi satu.
Tak hanya itu, double decker juga memiliki gambar-gambar Monas, ondel-ondel, patung Pancoran, patung selamat datang, dan lainnya. "Warnanya sengaja kita buat berbeda agar khas. Kalau merah kan warna transjakarta, oranye metromini, hijau kopaja, ya ini kita buat ungu kombinasi," kata Arie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2014).
Double decker Jakarta berbeda dari bus tingkat di London, Inggris. Atap paling atasnya dibuat tertutup tidak terbuka sebab iklim Jakarta berbeda dari London. Di samping itu, faktor kesehatan menjadi unsur penting yang menjadi pertimbangan.
Beberapa fasilitas yang dimiliki double decker Jakarta meliputi kapasitas tempat duduk 40 orang, pendingin udara, pengeras suara lengkap dengan petugas pemandu. Menurut rencana, bus tingkat tersebut tidak akan melintasi jalur transjakarta. Hal itu dikarenakan spesifikasi yang ada memang direncang ramah bagi para penyandang disabilitas. Semua pintu untuk penumpang berada di sebelah kiri.
"Di bus wisata itu tidak boleh berdiri, duduk semua. Kaca-kacanya juga sengaja dibuat lebar, supaya turis bisa untuk melihat langsung lansekap kota Jakarta," kata Arie.
Bus ini akan berkeliling ke sejumlah tempat wisata, sekaligus tempat-tempat yang menggelar acara secara rutin. Untuk rute bus tingkat wisata, Disparbud DKI Jakarta tidak melakukannya sendiri. Mereka berkoordinasi dengan Asita (Asosiasi Travel Agency). Rute-rutenya akan berorientasi kepada pasar. Misalnya, berhenti di destinasi-destinasi wisata Jakarta, seperti Monas, museum, Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), maupun aset kesenian Pemprov DKI lainnya.
Tak hanya berhenti di objek wisata, bus tingkat itu juga akan berhenti di beberapa objek perbelanjaan, seperti Blok G Tanah Abang, Ratu Plaza, dan Sarinah. Adapun ketiga rute yang telah disepakati yakni Blok M-Monas, Bundaran HI-Tanah Abang, dan Monas-Kota Tua. Arie mengharapkan melalui double decker ini, Jakarta diklaim menjadi kota pariwisata yang memiliki produk pariwisata yang baik, diiringi dengan promosi yang maksimal.
Mundur dari target
Sedianya, double decker ini akan datang di akhir Desember 2013. Namun, karena satu dan lain hal, target itu mundur lagi menjadi Kamis (9/1/2014) kemarin. Akan tetapi, lagi-lagi kedatangan bus itu tertunda hingga pekan depan. Faktor cuaca di pelabuhan Hongkong menjadi kendala pengiriman lima double decker dari China.
Segera setelah tiba, bus-bus ini akan diurus surat-suratnya dan uji kelaikannya sebelum bisa beroperasi. Bus-bus itu juga akan dipamerkan di ruang terbuka. Misalnya, seperti di Monas atau di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Ikon wisata
Bus tingkat wisata direncanakan menjadi ikon baru wisata kota Jakarta. Beberapa festival rakyat, seperti Jakarta Night Festival dan Jakarnaval, telah menjadi ciri khas kota Jakarta. Semua itu, kata Arie, merupakan investasi pemerintah. Pemprov DKI Jakarta harus dapat bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia maupun dengan kota di negara lain. Selama ini, program pariwisata seperti tur kota di Jakarta baru diadakan sesuai pesanan. Nantinya, akan ada program-program yang diadakan secara tetap.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013, anggaran pengadaan lima double decker mencapai Rp 17 miliar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki keinginan agar Jakarta dikunjungi hingga 5 juta wisatawan. Sementara saat ini baru sekitar 2,1 juta orang per tahunnya.
"Saya optimistis, dengan dukungan pak Gubernur yang sangat melek pariwisata, target itu bisa tercapai dalam tiga sampai lima tahun mendatang," kata Arie.

Lima Bus Tingkat Wisata Siap Berkeliling Jakarta!

Jakarta - Sebanyak lima unit bus tingkat wisata siap beroperasi berkeliling Ibu Kota. Bus-bus yang didatangkan dari China tersebut telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Senin (13/1/2014) pukul 22.00. 

"Kelima bus ini akan melayani warga DKI Jakarta maupun turis secara gratis," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta Arie Budhiman, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (14/1/2014). 

Setelah keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok, bus-bus ini akan melalui beberapa proses. Terlebih dahulu, akan dilakukan clearance document di Bea dan Cukai. Kemudian, diuji kelaikannya sebelum bisa beroperasi. Jika semua bus itu dinyatakan aman dan laik beroperasi, maka siap dipamerkan kepada publik. 

Rencananya, lima bus tingkat wisata tersebut akan dipamerkan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk menjadi ikon baru wisata kota Jakarta. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013, anggaran pengadaan lima double decker mencapai Rp 17 miliar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki keinginan agar Jakarta dikunjungi hingga 5 juta wisatawan, sementara saat ini baru sekitar 2,1 juta orang per tahunnya. 

"Saya optimistis dengan dukungan Pak Gubernur yang sangat melek pariwisata, target itu bisa tercapai dalam tiga sampai lima tahun mendatang," kata Arie. 

Pantauan Kompas.com, lima bus tingkat wisata didominasi warna ungu di bagian bawah dan hijau muda di bagian atasnya. Lengkap dengan tulisan "Wisata Keliling Ibukota!" dan "City Tour Jakarta". Huruf R dan J dalam kalimat "City Tour Jakarta" dibuat menyambung jadi satu. 

Tak hanya itu, bus tingkat wisata juga bergambar Monas, ondel-ondel, patung Pancoran, patung selamat datang, dan lainnya. Warna bus tingkat wisata sengaja dibuat berbeda agar memiliki ciri khas tersendiri. Sebab, warna merah telah menjadi trademark transjakarta, oranye metromini, dan hijau menjadi ciri khas kopaja

Jakata di landa banjir

Banjir di Jakarta adalah tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah pusat. Namun, nyatanya terjadi ketimpangan kerja. Pemerintah pusat dianggap belum optimal membantu Pemprov DKI dalam mengentaskan banjir yang terjadi rutin setiap tahun. 

Di sela makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, usaiblusukan ke tiga lokasi berbeda pada Senin (13/1/2014), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudy Siahaan malu-malu mengatakan kondisi tersebut. Ia memilih memberikan banyak contoh soal ketimpangan kerja antara pusat dan daerah. 

"Di Jalan Letjend S Parman, trotoar milik pusat (Kementerian Pekerjaan Umum). Tapi di trotoar sana enggak ada mulut airnya untuk mengalirkan air ke selokan. Air kan jadi numpuk," ujarnya. 

Yang lebih parah, lanjut Manggas, adalah trotoar di Jalan depan Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Sepintas, trotoarnya telah memenuhi syarat karena terdapat mulut air yang dialirkan ke selokan. Namun, setelah dicek petugas Dinas PU, mulut air itu tak tersambung ke selokan dan malahan tertutup oleh beton lama. 

"Jadi seperti tipu-tipu. Pas disodok petugas saya itu ketutup beton. Ya, air di jalanan pantas tergenang terus," lanjut Manggas. 

Jokowi yang sedari tadi hanya manggut-manggut pun menyela. "Itulah mengapa saya masuk ke gorong-gorong. Buat melihat ini sudah sesuai perencanaan atau belum. Kan kerja itu memang harusnya kayak gitu. Abis dikerjakan, ya dilihat hasilnya," ujarnya. 

Waduk Pluit ternyata wewenang pusat 

Jokowi menegaskan, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, persoalan banjir di Jakarta terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi. 

Wewenang pengelolaan sungai-sungai itu dipegang oleh Kemen-PU. Sedangkan Jakarta, hanya kebagian pengelolaan sungai kecil, saluran penghubung dan saluran mikro. Namun, Jokowi mengungkapkan, toh apa bedanya. Entah sungai atau waduk di bawah wewenang siapa, Pemprov DKI Jakarta tetap bekerja dengan melaksanakan menormalisasi aliran sungai. 

"Ada tanggul jebol (Tanggul Latuharhary), kita masuk juga kok. Kayak Waduk Pluit, harusnya itu wewenang siapa? (Pemerintah pusat). Tapi siapa yang ngeruk? Kita-kita juga," ujar Jokowi. 

"Saya enggak mau kalau kerja itu terkotak-kotak. Yang penting semua kerja cepat, fokus dan tepat sasaran. Karena warga itu ndak mau tau. Banjir di mana, yang dimaki ya saya," lanjut Jokowi. 

Mengkhianati Undang-undang 

Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Firdaus Ali mengungkapkan, pemerintah pusat mengkhianati Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UU itu DKI Jakarta sebagai kota yang 100 persen memikul operasional pemerintah pusat, memiliki kekhususan pengelolaannya. 

"Jangan merasa karena APBD Jakarta besar, lantas dianggap kaya dan bisa kerja sendiri. Ini pengkhianatan undang-undang namanya, itu enggak boleh seperti itu," tegas Firdaus yang juga peneliti Teknik Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) tersebut. 

Kebijakan Pemprov DKI yang memberikan sejumlah dana kepada Pemerintah Kota Bogor untuk membongkar vila-vila di daerah aliran sungai (DAS), lanjut Firdaus, seharusnya menjadi sindiran nyata ke pemerintah pusat. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) menyebutkan, sungai yang melintasi antar provinsi, di bawah kendali pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi atau kota. 

Tidak hanya pemerintah pusat yang menurut Firdaus menjegal program pengentasan banjir Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI juga demikian. Sebab, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 tak kunjung disahkan. Padahal dalam RAPBD tersebut, terdapat program minimalisasi banjir yang mesti secepatnya dilaksanakan. 

"Jadi teman-teman di Kebon Sirih, berhentilah tarik menarik itu APBD. Cepat sahkan. Kan program-program di APBD itu untuk rakyat juga yang nantinya akan memilih mereka," ujar Firdaus. 

Melambat-lambatkan pengesahan RAPBD 2014, lanjut Firdaus, akan berimbas negatif pada hal tingkat keterpilihan para wakil rakyat tersebut, nantinya. Firdaus mengatakan, lantas apa salahnya DPRD Jakarta mempercepat pengesahan Rancangan APBD 2014, sebagai langkah untuk di satu sisi menyelamatkan Jakarta, di sisi lain juga menyelamatkan suara. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/1/2014) kemarin, banjir merendam sebanyak 276 RT, 75 RW di 31 kelurahan dan 18 kecamatan di Jakarta.Sebanyak 7.367 rumah atau 24.269 jiwa terendam banjir. Banjir juga menyebabkan sebanyak 5.152 jiwa mengungsi di 35 titik. Dua orang meninggal dunia akibat tak kuat menahan kedinginan.

Presiden Beri Instruksi Soal Banjir Jakarta Lewat Twitter

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Twitter memerintahkan jajarannya untuk membantu penanganan banjir Jakarta, Senin (13/1/2014). Perintah itu ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Panglima TNI.

"Berkenaan dgn banjir yg landa Jakarta, Kepala BNPB melaporkan perkembangan situasi, serta apa saja yg telah dan sedang dilaksanakan," tulis Presiden. Semenit dari twit pertama, Presiden melanjutkan, "Saya menginstruksikan Kepala BNPB utk membantu penuh Gubernur DKI Jakarta agar cepat bisa menangani banjir ini dengan baik, cepat dan tepat.

Berikutnya, Presiden kembali menulis instruksi yang kali ini ditujukan pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan daerah terdampak banjir, terutama di rumah para pengungsi. 

Selain kepada Kapolri, SBY juga menginstruksikan Panglima TNI mengerahkan personel dan truk-truk militer untuk membantu masyarakat di daerah banjir. "Perhatian pemerintah diutamakan bagi kaum pengungsi, terutama mereka yang sakit, anak-anak dan golongan lanjut usia," lanjut SBY. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/1/2014), banjir merendam sebanyak 276 RT, 75 RW di 31 kelurahan dan 18 kecamatan di Jakarta. Sebanyak 7.367 rumah atau 24.269 jiwa terendam banjir. Banjir juga menyebabkan 5.152 orang mengungsi di 35 titik. Dua orang meninggal dunia akibat kedinginan.

Kementerian PU: Tahun Ini, Antisipasi Banjir Jakarta Sudah Lebih Baik

Antisipasi banjir DKI Jakarta yang terjadi sejak Minggu (12/1/2014) diklaim sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Perbaikan ditunjang beragam upaya normalisasi di sejumlah sungai yang sudah dilakukan sejak 2013. 

"Saya kira insya Allah kondisi kita lebih baik, baik dari segi infrastrukturnya maupun dari kapasitas sungai," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mohamad Hasan, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (13/1/2014). 

Hasan mengatakan upaya antisipasi banjir ini merupakan kerja sama kementeriannya dan instansi teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya normalisasi, ujar dia, sudah dilakukan sejak Desember 2013.

Empat sungai, sebut Hasan, sudah dinormalisasi, yakni Sungai Angke, Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter. Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah membuat sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur (BKT). 

Melalui sodetan tersebut, papar Hasan, diharapkan ketika debit air di Ciliwung meningkat, air tersebut akan mengalir ke BKT. "Perbaikan beberapa muara sungai juga sudah dilakukan beberapa bulan lalu," imbuh dia.

Seperti dikutip dari Kompas Siang edisi Senin, musim hujan belum mencapai puncaknya, tetapi sejumlah sungai di Jakarta dan sekitarnya sudah meluap, menggenangi jalan serta permukiman. Lalu lintas di sejumlah ruas jalan macet total atau bahkan tidak bisa dilewati karena air menggenang setinggi 50-100 sentimeter. 

Permukiman penduduk di bantaran kali dan kompleks perumahan tergenang hingga lebih dari 1 meter. Hingga Senin siang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, di Jakarta banjir menggenangi 276 RT dan 75 RW di 31 kelurahan di 18 kecamatan. 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, banjir juga menyebabkan 7.367 rumah yang dihuni 24.269 jiwa terendam air. ”Pengungsi 5.152 jiwa tersebar di 35 titik pengungsian. Tinggi banjir bervariasi di beberapa tempat,” kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Inilah Kendala Normalisasi Sungai di Jakarta

rogram normalisasi sungai di Jakarta sebagai salah satu upaya mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun terkendala pembebasan lahan. Sementara, relokasi warga dari bantaran sungai masih harus menunggu selesainya program rusunawa yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di Jakarta, Senin (13/1/2014), mengungkapkan, upaya normalisasi sungai yang dilakukan Kementerian PU saat ini terhambat oleh persoalan permukiman ilegal yang belum terselesaikan hingga kini.

"Seperti di Pesanggrahan, tanah yang warga tempati itu ilegal. Itu tanah negara. Oleh karena itu, Pak Jokowi agar segera menyelesaikan rusunawa-rusunawanya," kata Hasan. Pembebasan lahan di Ibu Kota merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. 

Ia mencontohkan, normalisasi Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baru berjalan sekitar 60 persen. Masih banyak warga yang tinggal di bantaran kali sehingga normalisasi sulit diselesaikan. 

Sejumlah program penanggulangan banjir jangka panjang di Jakarta yang saat ini berjalan, sebut dia, adalah normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, dan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung ke KBT dibagi dalam dua tahapan pekerjaan. 

Tahap pertama meliputi pembangunan terowongan air sepanjang 1,27 kilometer. Tahap kedua akan dibangun pintu masuk (inlet) dan keluar (outlet) serta normalisasi Kali Cipinang. Peletakan batu pertama pengerjaan sodetan dilakukan Desember 2013 lalu. 

"Perbaikan muara sungai juga sudah dilakukan sejak November lalu. Insya Allah terus berlangsung selama tiga tahun," kata Hasan. 

Jangka pendek

Sementara, untuk program jangka pendek, ia mengatakan, Kementerian PU memperbaiki tanggul longsor pada titik rawan banjir, seperti tanggul Latuharhari yang sempat longsor tahun lalu, kini telah selesai ditambal dan diturap. Begitu pula dengan Pintu Air Karet yang sudah selesai diturap. 

Turap, lanjut Hasan, berfungsi untuk menerima debit air yang sangat besar. Penanggulangan sampah juga lebih baik dibanding tahun lalu. Menurut Hasan, beberapa pintu air besar, seperti Manggarai, Karet, dan Tomang saat ini lebih bersih dari sumbatan sampah. 

Meskipun Jakarta masih tergenang, ia meyakini, banjir tahun ini tidak separah tahun sebelumnya. "Debit banjir tahun ini dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu sudah banyak berubah. Dengan pengerukan, pelebaran, dan normalisasi sungai yang terus dilakukan, saya perhatikan terus membaik kok keadaannya," ujar Hasan.

Akibat Banjir, Listrik di Kuningan Padam Seharian


Banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Ibukota DKI Jakarta membuat listrik di beberapa daerah dipadamkan. Salah satu yang terparah adalah di Kuningan, Jakarta Selatan. Wilayah perkantoran itu harus mengalami pemadaman listrik selama kurang lebih 18 jam.

"Sejak jam dua tadi malam matinya, baru hidup sekarang (jam 8 malam)," kata Yus, salah satu warga Kuningan, Senin (13/1/2013). Akibat pemadaman listrik tersebut, Yus mengaku aktivitasnya menjadi terganggu. Dia harus mengungsi ke rumah temannya.

Hal serupa dikeluhkan oleh Dwi. Wanita yang berprofesi sebagai karyawati di salah satu bank swasta ini mengaku heran mengapa listrik bisa padam dalam waktu yang cukup lama. "Padahal biasanya enggak pernah mati lampu, baru sekali ini. Nyusahin juga, ini kan wilayah perkantoran, kok mati lampu," keluhnya.
Selain mengganggu aktivitas warga, pemadaman listrik juga mengganggu aktivitas perkantoran di wilayah itu. Di Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, sidang harus ditunda karena listrik padam dan gedung tidak memiliki genset. Sementara itu, di Pasar Festival, lift, eskalator serta beberapa AC tak difungsikan.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyatno mengatakan, pemadaman listrik disebabkan Gardu Cawang-Setiabudi terendam banjir. "Tadi memang dipadamkan di jaringan tegangan tinggi 150 kv Cawang - Setiabudi karena Sungai Ciliwung meluap dan banyak sampah nyangkut di jaringan," kata Bambang melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Sementara itu, Roxy Swagerino, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jakarta-Tangerang mengatakan, pihaknya memang memadamkan 80 gardu listrik di seluruh DKI Jakarta sejak Senin (13/1/2014) pagi hingga waktu yang tak dapat ditentukan. Sejumlah gardu tersebut umumnya berada di lokasi banjir.